Kombinasi penting Kemauan dan Kemampuan untuk merubah Batas

image

Masih ingat bahwa orang tua kita atau anda sendiri harus mencetak foto untuk melihat hasil jepretan kamera? Bagi generasi saat ini mungkin pertanyaannya adalah kenapa “harus”? kan bisa dicek dulu di HP atau komputer, kalau oke dan perlu baru dicetak. Tapi di masa dimana HP masih belum ada, komputer masih besar berat mahal, maka tidak ada jalan lain untuk melihat hasil jepretan kamera, kecuali dicetak di toko cetak foto. Jadi cetak hanya jika benar-benar perlu.

Tahukah anda 2 perusahaan yang paling terdampak dengan perubahan kebiasaan ini?
Lanjutkan membaca “Kombinasi penting Kemauan dan Kemampuan untuk merubah Batas”

Berpikir Sistem untuk Kepemimpinan: Konsep 3C

Saya memandang fenomena kepemimpinan yang terjadi di negara kita, baik pada tingkat daerah maupun pusat, ternyata mengerucut dalam 3 hal yang saya sebut sebagai 3Cs of Leadership, yaitu: Character, Competence and Context. Sebuah konsep yang membuat kita seolah-olah selalu memiliki krisis kepemimpinan, tidak hanya secara politik namun juga secara bisnis. Yang saya maksud dengan krisis adalah ketika seolah-olah kita dihadapkan hanya kepada satu pilihan saja atau tidak ada pilihan sama sekali. Buku kuno karangan Warren Bennis, yang dianggap sebagai bapaknya ilmu kepemimpinan modern, on becoming a leader, juga menyoroti hal yang sama terjadi di Amerika. Bukan karena tidak adanya pemimpin, karena kan pasti setiap perusahaan dan organisasi punya pemimpin, namun pemimpin yang berkualitas. Bukan karena tidak ada yang mau jadi pemimpin, namun karena yang cocok jadi pemimpin malah tidak mau menjadi pemimpin dengan berbagai alasannya.

Setelah mencoba untuk mencari tahu tentang berbagai ilmu kepemimpinan, saya sampai pada kesimpulan adanya 4 komponen kepemimpinan penting dalam kepemimpinan, yang akan kita bahas. [sebelum anda merasa bahwa saya membuat kesalahan, karena kan konsepnya 3C, kenapa kok komponennya ada 4? Maka silahkan baca lebih lanjut]

1. Character – Karakter

Karakter merupakan hal pertama yang dibahas ketika orang mulai menyusun konsep kepemimpinan. Pendapat tradisional yang mengakar dimasyarakat adalah bahwa seorang pemimpin adalah dilahirkan, buat dibentuk (leaders are born, not made). Ini karena pendapat ini berlandaskan bahwa karakter merupakan landasan seorang pemimpin, yang memang ada benarnya. Karakter memang seolah-olah merupakan cerminan dalam menentukan pengambilan keputusan. Seorang dengan karakter tegas, akan memimpin dengan tegas pula. Itu yang membuat “ilusi” di negara kita bahwa pemimpin dengan latar belakang militer pasti akan lebih tegas dari bidang sipil. Namun orang lupa bahwa di militer, semua orang dididik untuk patuh kepada atasan, sedangkan di pemerintahan sipil, kepatuhan adalah transaksional, bukan norma. Sehingga pernah ada masa ketika ada persepsi bahwa seorang pemimpin bisnis akan cocok menjadi pimpinan politik, karena sifat transaksionalnya. Namun orang lupa bahwa di bisnis sebenarnya juga ada kemutlakan kewenangan pimpinan, yaitu mereka dengan mudah bisa memecat orang. Anda pernah tahu kemudahan untuk memecat PNS? Hampir amat sangat tidak mungkin sekali. Para pemimpin bisnis ini malah terjebak ke dalam proses transaksional tanpa akhir  karena tidak sadar bahwa there is no such things as “real” win-win in politics. Lanjutkan membaca “Berpikir Sistem untuk Kepemimpinan: Konsep 3C”

Analisa Sistem Kasus KJS

Berita mundurnya 16 RS dari sistem KJS di Jakarta merupakan sebuah early warning bagi rencana pemerintah untuk memberlakukan sistem jaminan kesehatan yang akan diberlakukan di seluruh Indonesia. Kenapa kok baru sekarang permasalahan ini timbul? Ternyata sejak bulan maret, terjadi pemindahan sistem pembayaran, yang tadinya langsung dikelola oleh pemerintah daerah, ke sebuah perusahaan asuransi milik pemerintah yang rencananya tahun depan akan menjadi badan pengelola jaminan sosial.

Pemindahan sistem berarti pemindahan “cantolan” regulasi, yang berarti mencakup diantaranya siapa dan apa yang masuk dalam kategori KJS. KJS memang sebuah kebijakan politik yang populis dan menarik, ketika siapapun warga Jakarta ber-KTP boleh mendapatkan layanan kesehatan gratis tanpa memandang miskin atau tidak. Kriteria lainnya cuma kriteria sosial lisan saja “malu atau tidak”. Apa yang terjadi? ledakan jumlah pasien dan kasusnya. Kenapa tidak hanya pasien yang harus dihitung? karena saya pernah ngobrol di sebuah RSUD DKI Jakarta, dengan seorang pensiunan yang “hobi” barunya adalah nongkrong di RS. Si Bapak ini bilang, mumpung gratis, dalam sehari dia bisa minta ketemu 2 dokter, dan dalam sebulan secara rutin seminggu sekali dia ke dokter. Ndak masalah harus antri, toh dia tidak ada kerjaan lain.

Di sistem sebelumnya, hanya orang miskin dan rentan miskin yang mendapatkan fasilitas ini. Jadi saya membayangkan saat ini kedua kelompok ini harus “bersaing” mendapatkan pelayanan dengan kelompok lain, yang notabene bisa membayar sendiri biaya kesehatan dasarnya.

Mari kita lihat bagaimana analisa sistemik kasus ini.

image

Ledakan ini meningkatkan jumlah transaksi layanan kesehatan, yang berarti akan meningkatkan jumlah klaim ke pemerintah daerah, ini yang terjadi pada akhir tahun lalu. Ledakan jumlah transaksi ini juga menimbulkan antrian layanan serta menguras kualitas layanan kesehatan yang telah dirancang pada kapasitas yang lebih rendah dari permintaan yang melonjak mendadak.

Gejala ini yang akhir tahun lalu telah keluar, sehingga rencana solusinya adalah akan dialokasikan tambahan anggaran untuk peningkatan infrastruktur kesehatan (asik ada proyek fisik baru). Namun peningkatan infrastruktur tanpa alokasi pendidikan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan akan tetap meningkatkan transaksi kesehatan. Apalagi kesadaran ini yang sudah cenderung berkurang akibat lebih “murah”nya orang ke dokter daripada menjaga kesehatan. Lagipula membangun RS baru, meningkatkan kapasitas pasti membutuhkan waktu yang tidak singkat, dan ketika selesai dibangun, jangan-jangan sudah membludak lagi,

Sehingga pemerintah daerah melakukan salah satu apa yang dikenal dalam dunia system thinking sebagai jebakan struktur sistem: shifting the burden/addiction, pergeseran tanggung jawab. Bagaimana kalau diserahkan kepada asuransi saja, hitungannya kan lebih enak, berdasarkan premi per orang. Apalagi sang perusahaan asuransi menjamin tidak ada masalah (lha namanya juga jualan).

Lanjutkan membaca “Analisa Sistem Kasus KJS”

Menciptakan Ketakutan

I must not fear. Fear is the Mind Killer. (Frank Helbert in “Dune”)

Mengamati permasalahan partai besar pemenang pemilu yang sedang disorot media massa beberapa waktu ini, seperti mengamati drama dengan berbagai adegan babaknya. Yang hebatnya adalah dramanya tidak jelas apakah drama romantis, drama komedi, drama musikal, atau jenis drama lainnya. Tetapi yang jelas ada beberapa adegan yang mirip tujuan sebuah drama horror, yaitu bermain dengan ketakutan.

Ketakutan memang luar biasa. Dari tingkat personal, dia bisa membuat kita mengubah prioritas kehidupan kita. Sejak anda kecil, anda juga dilatih dan belajar dari ketakutan, “awas lho, kalau makanannya nggak habis nanti kamu dimarahin ….” (silahkan diisi: polisi, setan, badut, petruk, atau hal-hal yang bisa menakutkan). Pada tingkat kelompok, ketakutan bisa menyatukan semua anggota kelompok menjadi satu kesatuan komando, tanpa adanya bantahan sedikit pun. Bahkan pada tingkat negara, Michael Crichton pernah menuliskan sebuah novel berjudul “state of fear”, yaitu ketika negara atau kelompok tertentu menciptakan dan mengkampanyekan ketakutan untuk menggoalkan kepentingannya. Dalam film Michael Moore, Capitalism: A love story, yang membahas tentang dampak negatif kapitalisme di Amerika, juga membahas tentang bagaimana lobby orang-orang kaya wall street untuk menciptakan suasana “memaksa” konggres/dpr menggunakan pajak uang rakyat untuk menalangi kerugian mereka.

Lanjutkan membaca “Menciptakan Ketakutan”