It’s amazing that the amount of news that happens in the world every day, can always just exactly fits the newspaper. (Jerry Seinfeld)
A newspaper consists of just the same number of words, whether there be any news in it or not (Henry Fielding)
Beberapa waktu ini setiap saya bertemu teman lama, bertamu dan sedang keluar kota, salah satu pertanyaan yang sering diajukan kepada saya (dan hampir pasti diajukan adalah): Gimana UI? Siapa yang akan jadi Rektor? atau Seru tuh Pilkada DKI? Siapa yang akan menang?
Terlepas kepakaran saya di bidang pemodelan sistem yang banyak dipakai untuk mensimulasikan masa yang akan datang, saya bukanlah ahli nujum yang bisa memprediksi sebuah proses kompleks demokrasi, yang asumsi dan batasannya sulit sekali didefinisikan sehingga tidak mungkin dimodelkan. Namun dengan semangat kesopanan, saya akan melakukan 1 hal dalam jawaban saya: Yuk tetap berbasis kepada Fakta dalam mengambil keputusan terhadap berbagai “Pil” ini.
Dalam sebuah dialog internasional beberapa waktu yang lalu, seorang ekonom indonesia menceritakan pengalaman dia mengikuti sebuah sesi pertemuan di amerika yang salah satunya membahas kondisi Indonesia. Beliau bercerita bahwa salah seorang peserta mengatakan bahwa perkembangan ekonomi Indonesia tidaklah bisa dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia secara langsung, karena hanya Indonesia yang telah melakukan 2 perubahan besar sekaligus: struktur politik (orde baru ke reformasi) serta struktur pemerintahan (sentralisasi ke desentralisasi). Di negara lain biasanya hanyalah salah satu. Dalam sebuah perubahan, akan ada kebutuhan waktu untuk beradaptasi; semakin besar perubahannya, semakin lama waktu adaptasi yang dibutuhkan; semakin variatif perubahannya, semakin lama pula waktu adaptasinya; jadi semakin besar dan variatif? …. . Oh lanjutkan ceritanya: si peserta memuji Indonesia yang berani melakukan ini dan ternyata berhasil melaluinya (paling tidak hingga sekarang).
Jadi bangsa ini juga sedang melakukan proses adaptasi, termasuk juga untuk cara memilih pemimpinnya, yang juga berimbas ke kampus secara umum dan kampus UI secara khusus. Begitu banyak kepentingan dan “nostalgia” perjuangan di kampus UI, sehingga sebuah urusan yang biasanya masuk ke ranah organisasi, menjadi meningkat ke ranah politik nasional yang sarat dengan berbagai kepentingan yang tidak semuanya berujung ingin memajukan organisasi UI. Kemudian yang berpolitik bukanlah orang-orang yang bekerja mendedikaskan diri didalam organisasi tersebut. Ini sama saja dengan pemilihan lurah di Cikeas, bisa menjadi isu nasional, karena kebetulah ada presiden tinggal disitu. (untungnya dpr atau mendagri tidak kepentingan yaa di cikeas)
Teman-teman saya alumni UI ada yang mengatakan “malu” kenapa kok UI seperti itu, yang saya jawab bahwa seharusnya mereka sih bangga bahwa begitu banyak orang masih melihat UI sebagai simbol negara ini. Carut marutnya UI menunjukkan carut marutnya bangsa kita yang masih beradaptasi ini, dengan berbagai “eksperimennya” Dulu rektor dipilih oleh menteri, kemudian MWA, kemudian menteri lagi, nanti MWA lagi dst. seperti sebuah bandul yang bergerak dari ekstrim kiri dan kanan. Namun memang kita semua perlu “malu” jadi orang Indonesia, lah wong urusan sebuah kampus saja kok jadi urusan nasional.
Dengan alasan yang sama pilkada dki juga penuh dengan kepentingan, pemilih dki yang hanya 5 jt yang hidup dan tinggal di Jakarta, akan dibombardir dari berbagai hiruk pikuk ranah politik. Berbagai komentar dari publik nasional yang mungkin: (1) tidak pernah tinggal lama di Jakarta (2) hanya bekerja di Jakarta tetapi tinggal di daerah lain, mendominasi informasi yang beredar. Semuanya akan pasti sulit diproses, saya sendiri suka bercanda lagi sama teman-teman saya soal pilkada dki, eh yang tidak punya KTP Monas dilarang protes (simbol KTP di Jakarta adalah monumen nasional), yang berhak protes cuma yang punya KTP Monas, kan kita yang tinggal disini.
Dua fenomena yang saat ini sedang berjalan ini mirip dengan cerita teman saya ketika memilih pasangan hidup di keluarga besar, yang mau nikah siapa tapi yang berkomentar, berpendapat keras, (namun biasanya sih nggak sampai pake demo), bisa menjadi topik berbulan-bulan dengan berbagai macam perasaan campur aduk, ada tangisan, ada tertawaan dan lain sebagainya. (mirip yaa ama pil-pil ini).
Dalam masa adaptasi, maka hiruk pikuk proses belajar akan sangat keras. Mirip anak taman kanak-kanan atau sekolah dasar yang sedang belajar. Hiruk pikuk ini harus disaring untuk membedakan mana hiruk pikuk belajar atau hiruk-pikuk bukan sedang belajar. Bagaimana caranya? Tetap berbasis kepada fakta bukan opini.
Apa fakta perubahan (angka) yang dilakukan oleh para kandidat tersebut (pertumbuhan finansial, pertumbuhan efisiensi organisasi, infrastruktur,dll). Oke jika memang beda skala, yuk kita skalakan, tapi tetap gunakan angka (fakta). Gunakan selalu kacamata kritis ketika melihat media, pilihlah untuk mendengarkan pengamat yang memang obyektif dan menjelaskan pola pikirnya – bukan “pengamat” yang subyektif dan hanya memberikan kesimpulan saja. Berita baik tidak akan mudah anda dapatkan, karena tidak menjual, maka saya sangat menghargai usaha beberapa teman melalui web atau jaringan sosial yang menyebarkan berita baik dan kisah sukses. Ingatlah selalu bahwa media adalah sebuah usaha bisnis, dan “bad news sell best”
Sama dengan memilih Pil untuk obat, seorang dokter pasti akan menguji lab untuk mendapatkan indikator obyektif kondisi badan anda, untuk melengkapi berbagai komplain yang diucapkan pasiennya. Karena komplain adalah gejala, bukan problemnya. Sama dengan hiruk-pikuk ini, ini adalah gejala bukan faktanya. Carilah fakta, carilah data. Dan jangan pula membentuk data sedemikian rupa untuk membenarkan apa yang salah atau membenarkan perasaan saja, karena perasaan anda bisa saja salah, pandanglah data dengan obyektif.
Hidayatno's Blog 